Guru PNS dan PPPK Mau Jadi Kepala Sekolah! Ini Dia Persyaratan Terbaru dari Permendikbudristek
VQIHZ-1N7BP-MJGWR-MFFIO

Guru PNS dan PPPK Mau Jadi Kepala Sekolah! Ini Dia Persyaratan Terbaru dari Permendikbudristek


Guru PNS dan PPPK Mau Jadi Kepala Sekolah! Ini Dia Persyaratan Terbaru dari Permendikbudristek

Mau Jadi Kepala Sekolah! Ini Dia Persyaratan Terbaru dari Permendikbudristek  - Melansir Jpnn.com  Baru-baru ini Kemendikbudristek telah resmi menerbitkan persyaratan tebaru mengenai pengisian jabtan sebagai kepala sekolah.

Aturannya berupa Permendikbudristek 40 Tahun 2021 disitu diatur tentang pesyaratan bagi guru jabatan PNS maupun PPPKyang ditugaskan menjadi kepala sekolah.

Perlu diketahui bahwa guru yang diberikan penugasan sebagai jabatan kepala sekolah harus memenuhi beberapa persyaratan, hal itu sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Permendikbudristek Tahun 2021.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru PNS maupun PPPK sebagai Kepala Sekolah :

1. Pendidikan paling rendah S1 atau D-IV  dari perguruan tinggi dan prodi yang terakditasi.

2. Memiliki Serdik (serifikat pendidik).

3. Memiliki Sertifikat Guru Penggerak.

4. Bagi guru yang berstatus sebagai PNS, harsus memiliki pangkat palimg rendah penata muda tingkat I, golongan III/b.

5. Bagi guru PPPK memiliki jabatan paling rendah guru ahli pertama.

6. Memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian.

 7. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/ atau komunitas pendidikan.

8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dar. zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

 9. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 10. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.


11. Usia paling tinggi 56 saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah


"Persyaratan pada nomor 2, 4, dan 5 dikecualikan untuk guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat," bunyi Pasal 2 Ayat 2.



0 Comments